Sekalipun Diprotes Sana-Sini, UU Ciptaker Ternyata Menembus Kebuntuan Regulasi Bidang TIK

Sekalipun Diprotes Sana-Sini, UU Ciptaker Ternyata Menembus Kebuntuan Regulasi Bidang TIK

Jakarta, Selular. ID  –   Di   Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), pada bab 15 dengan mengatur Pos, Telekomunikasi, dan Pancaran, mengubah tiga ketentuan aturan pada   undang-undang   UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 38 Tahun 2009 tentang Gardu.

Perubahan itu dianggap sebagai langkah tepat dan dinilai telah menembus kebuntuan regulasi dunia teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Saat dihubungi Selular. ID , Marwan O. Baasir, Sekjen Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Semesta Indonesia (ATSI) mengaku menyambut molek UU Cipataker di bidang TIK ini.

“Saya melihatnya sangat bagus, karena dapat mendukung kolaborasi di jaringan, frekuensi, kolabroasi di belanja modal atau capital expenditure (capex) jadi lebih efisien. Nah , efesiensinya itu kembali ke industri, masyarakat pemakai lagi. Jadi yang diuntungkan tersebut semua pihak, dan pemerintah mengkedepankan kepentingan masyarakat. Kemudian juga UNDANG-UNDANG ini penting untuk percepatan penggelaran sekaligus teknologi baru yang lebih baik lagi, ” terangnya, Rabu (8/10) Sore.

Menyuarakan juga:   RUU PDP Dikebut, Tapi Ruang Pendidikan Berbasis Kurikulum Siber Belum Menjadi Prioritas?

Yang menarik, sebelumnya di UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, pada Pasal 9 dengan membahas ketentuan network sharing, membaca hanya diperkenankan antara penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa yang sanggup bekerja sama. Bukan antara sesama penyelenggara jaringan. Hal ini menjadi tantangan dalam menerapkan network sharing dari aspek regulasi sebelumnya.

“Dengan UU Ciptaker itu Insyaallah , kerjasama antar penyelengara jaringan bisa berlaku, kita memiliki teknologi yang memungkinkan, lalu akses kepada jaringan stagnan fiber optik menjadi terbuka semua. Infrastruktur pemerintah pun mendukung digelar jaringan, dalam aturan ini membangun juga disebutkan pemerintah agar hendaknya mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang terjangkau, dan penyelengara jaringan dalam hal bisa menyesuaikan berdasarkan kemampuannya, ” tuturnya.

“Bisa dibayangkan missal, penyedia jaringan memiliki Capex 10,   bisa membuat cuma 5. Tapi melalui kerjasama   dengan yang ‘lain’ kita bisa bangun peluang yang jauh lebih besar, disamping kita langgeng bisa membangun yang 5 itu, akhirnya malah dapat membangun bertambah banyak kan? Dan menguntungkan bangsa apa, tentu efesienya capex bertambah membaik tadi, ” sambungnya.

Baca juga:   RUU Cipta Kerja Perkuat Pemanfaatan Infrastruktur Sharing

Kemudian mencuaikan UU Ciptaker, dinilai menembus kebuntuan regulasi bidang Penyiaran yang sudah belasan tahun tidak terealisasi. Marwan menceritakan   spektrum frekuensi radio di pita 700MHz yang dimanfaatkan TV analog yang terkenal boros ini bisa dimanfaatkan untuk broadband.

“Jumlah frekuensi saat ini kan semakin besar, ini terjadi otomatis karena penyiaran migrasi ke digital. Jadi baik digunakan untuk broadband, kapasitas frekuensi menguntungkan broadband kita akan semiakin besar nanti, kecepatan menjadi lebih penuh, penyelengaraan lebar pita kita akan semkin bagus, kami menyambut benar baik aturan ini, ” ungkapnya.

Dan pada alhasil semua akan memanfaatkan frekuensi   700 MHz, karena dinilai sebagai frekuensi yang sangat ideal buat mendukung transformasi digital nasional. Berarakan frekuensi ini juga sangat potensial untuk  memberikan manfaat ekonomi untuk Indonesia kedepan.