Progres RUU PDP, Data Orientasi Seksual Tidak Diatur

Progres RUU PDP, Data Orientasi Seksual Tidak Diatur

Jakarta, Selular. ID – Komisi I DPR RI kembali membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Bukti Pribadi (RUU PDP). Pembahasan mengungkung jenis-jenis data pribadi beserta klasifikasinya, yakni data bersifat umum serta data bersifat spesifik.

Dam dalam pembahasan itu, frasksi DPR RI seluruhnya sepakat keterangan orientasi seksual tidak diatur dalam RUU PDP. Wakil Ketua Komite I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dalam Rapat Panja RUU PDP yang dihadiri Anggota Komite I DPR RI menyatakan, spesifik itu bukan berarti tidak bisa digunakan.

“Tetapi penggunaannya harus berhati-hati, pihak atau institusi yang berhak memproses ini harus ada perhatian betul atau ada ancamannya sehingga memang harus suplemen berhati-hati, ” kata Kharis.

Baca juga:   Kominfo: RUU PDP Diusulkan Atur Batas Usia Anak ‘Main’ Medsos

Pada pasal 3 RUU PDP menyebutkan ada dua macam data pribadi, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan petunjuk bersifat spesifik. “data yang berkelakuan umum diantaranya nama lengkap, macam kelamin, kewarganegaraan, agama. Sedangkan bukti yang bersifat spesifik berkaitan dengan informasi kesehatan, data biometrik, petunjuk genetika, orientasi seksual, data keuangan dan data lainnya sesuai sistem perundang-undangan, ” paparnya.

Dalam pembahasan, Kharis selaku Pemimpin Panja RUU PDP menanyakan prinsip setiap Fraksi terkait substansi DIM. Salah satunya DIM Nomor 35 dengan substansi data orientasi seksi yang dikategorikan dalam data awak bersifat spesifik, apakah perlu diatur atau tidak dalam perundang-undangan.

Menanggapi hal itu, Bagian Komisi I DPR RI Abdul Kadir Karding berpendapat aturan terpaut orientasi seksual dalam RUU PDP belum urgent, sebaliknya jika dicantumkan dalam perundang-undangan dikhawatirkan akan menjadi polemik di masyarakat, karena ditengarai akan mewadahi LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).

Baca juga:   Amanat RUU PDP: Fintech Wajib Lapor Andaikata Ada Kebocoran Data

“Secara prinsip, UU mesti mengatur semua hal yang perlu kita antisipasi ke depannya, namun tradisi (menanyakan orientasi seksual) ini belum terlalu kuat, karena itu tidak kita masukkan dalam UU. Bila memang perlu diatur, maka di peraturan pemerintah saja. Menurut beta, ini juga belum urgen untuk Indonesia, ” analisa politisi lantaran F-PKB itu.

Kharis menilai terlalu jauh jika pokok orientasi seksual diatur dalam perundang-undangan. “Saya melihat pandangan yang sepadan dengan Pak Karding, ini belum urgent apalagi di DIM cetakan 27 sudah diatur jenis kelamin, ” terang politisi F-PKS itu.

Adapun Fraksi PDI-Perjuangan, Gerindra, PAN, Demokrat, PKB, PKS, dan PPP sepakat menghapus bukti orientasi seksual agar tidak perlu diatur atau dihapus dalam DIM kompilasi RUU PDP. “Jadi buat DIM Nomor 35 dihapus, ” tandas Kharis.