Pendirian Telekomunikasi Daerah 3T Butuh Persediaan Jumbo

Pendirian Telekomunikasi Daerah 3T Butuh Persediaan Jumbo

Jakarta, Selular. ID – Pemimpin Joko Widodo memerintahkan Kementrian Komunikasi dan Informatika segera mempercepat pengembangan akses dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang belum memperoleh layanan telekomunikasi. Presiden berharap biar jangan sampai jaringan telekomunikasi yang dibangun pemerintah memiliki utilisasi dengan rendah.

perintah Kepala ini menyusul masih banyaknya daerah di Indonesia yang belum menikmati layanan telekomunikasi. Setidaknya 12. 500 desa belum menikmati layanan telekomunikasi. Padahal sebelumnya Menkominfo Rudiantara meminta dengan selesainya pembangunan Palapa Gelang-gelang oleh BAKTI, seluruh masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati layanan telekomunikasi. Termasuk broadband internet.

Uchok Sky Khadafi, Direktur Manajer Center for Budget Analysis (CBA) mengapresiasi permintaan Presiden agar Kemenkominfo segera mempercepat perluasan dan peningkatan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Namun Uchok mengingatkan bila tujuannya hanya membangun infrastruktur telekomunikasi saja, kemungkinan proyek tersebut hendak gagal. Ini dikarenakan infrastruktur telekomunikasi tak berdiri sendiri. Infrastruktur telekomunikasi harus didukung dengan ketersediaan jaringan listrik serta kesiapan gadget dalam sisi masyarakat yang akan memanfaatkannya.

Uchok mengharapkan biar sebelum infrastruktur telekomunikasi dibangun pada daerah terpencil, presiden harus terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur dasar laksana listrik. Sejatinya kendala utama pendirian jaringan telekomunikasi di daerah terisolasi adalah ketiadaan jaringan listrik.

Saat ini untuk menganjurkan layanan listrik di daerah terisolasi harus menggunakan diesel berbahan menjilat solar. Harga solar di kawasan terpencil mahal sekali. Belum teristimewa besarnya ongkos untuk melakukan pembelaan dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi dalam daerah terpencil.

“Jika pemerintah tidak menyediakan jaringan elektrik bisa dipastikan nasib proyek pembangunan jaringan telekomunikasi akan mangkrak. Kita punya pengalaman MPLIK (Mobil Tengah Layanan Internet Kecamatan) yang tak berjalan. Apakah proyek yang urung tersebut akan diulangi oleh negeri? Presiden harus sadar akan tantangan tersebut, ” terang Uchok.

Jika infrastruktur listrik telah tersedia, baru dapat dibangun jaringan telekomunikasi. Uchok meminta agar pengutamaan pembangunan untuk akses jaringan telekomunikasi dapat mengoptimalkan penggunaan Palapa Ring yang telah dibangun pemerintah. Pokok saat ini utilisasi Palapa Gelang-gelang masih terbilang rendah.

“Jika memang tak memungkinkan secara Palapa Ring, dapat dipertimbangkan menggunakan Satelit. Dengan geografis Indonesia dengan menantang, memang kita masih memerlukan satelit. Untuk dapat melayani umum di daerah 3T pemerintah harus melakukan perencanaan yang matang serta mencari alternatif yang paling hati-hati. Apakah memiliki satelit sendiri atau dapat menyewa, ” terang Uchok.

Pengadaan satelit PENDEKAR oleh Kemenkominfo melalui BAKTI senilai Rp21 triliun (space segment) mengikuti penyediaan ground segment yang dengan total diperkirakan lebih dari Rp80 triliun dinilai Uchok terlalu mahal dan berpotensi memberatkan keuangan negeri.

Beban ini tak hanya untuk satu tahun, tetapi multi years selama 15 tarikh sesuai umur satelit tersebut. Sebab yang akan disasar adalah daerah yang trafik komunikasinya rendah serta revenuenya juga terbatas serta tak menguntungkan secara bisnis.

“Karena daerah 3T merupakan wilayah yang tidak menguntungkan jadi seharusnya pemerintah mencari satelit yang lebih murah. Jika ada teknologi telekomunikasi lain yang lebih murah sebab satelit, mungkin pemerintah dapat memikirkan itu. Jika ada skema kontrak dan tidak perlu membayar availability payment yang memberatkan setiap tarikh, maka perlu dipertimbangkan. Jangan datang karena satelitnya mahal nantinya yang akan terbebani adalah masyarakat dalam daerah tersebut. Jangan sampai operasional penyelenggaraan telekomunikasi di daerah 3T nantinya akan menguras APBN, ” terang Uchok.

“Kita perlu belajar dari pengalaman pahit di Palapa Ring. Digadang-gadang mau membuat masyarakat dari Sabang sampai Merauke terhubung ke internet ternyata hanya pembangunan link backbone yang ujung-ujungnya disewakan secara wholesale oleh BAKTI ke para operator telekomunikasi. Utilisasinya pun sangat rendah & jaringannya tidak sampai ke maysarakat. Akibatnya hanya sebagian kecil bangsa dapat menikmati layanan internet. Tetapi, disisi lain APBN tetap terkuras tiap tahunnya untuk membayar availability payment Palapa Ring. Ini sungguh merugikan negara, ” tegas Ucok.

Merza Fachys, Pemangku Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI)  mengatakan, investasi BTS dan pembangunan menara antena di daerah yang infrastrkturnya telah tersedia menelan dana minimal Rp1 miliar. Nilai investasi pembangunan itu akan melonjak hingga 3x ganda jika Menara dan BTS itu dibangun di daerah terpencil (daerah USO) yang memiliki geografis dengan menantang. Minimal dana yang dibutuhkan untuk investasi awal BTS di 12. 500 desa mencapai hamper Rp 40 triliun. Dalam kedudukan real di lapangan, jumlah dengan diperlukan bisa saja membengkak.

“Kalau melihat dari video profil BAKTI yang membangun BTS di daerah terpencil menggunakan helikopter, maka biaya yang dikeluarkan mungkin bisa melonjak 3x lipat. Imbalan tersebut belum termasuk biaya operasional dan biaya transmisi. Jika tersedia fiber optic, maka biaya transmisi masih terjangkau. Kalau pakai planet dan harus mengirim BBM buat genset ke daerah terpencil oleh sebab itu biaya operasional juga akan agung, ” ujar Merza.

Untuk dapat menikmati layanan broadband, minimal bandwidth yang dibutuhkan untuk transmisi mencapai 6 Mbps. Harga untuk setiap mega bandwidth menggunakan satelit dibutuhkan biaya Rp 30 juta. Jadi minimal biaya transmisi satelit yang harus dikeluarkan pada daerah terpencil mencapai Rp180 juta.

Selain bandwidth menggunakan satelit yang mahal, pengadaan BBM untuk BTS USO diperkirakan serupa mahal. Di wilayah yang tak menantang, pembelian BBM dan pembelaan BTS yang dikeluarkan operator telekomunikasi minimal Rp 30 juta. Bila di daerah USO atau terpencil dengan geografis yang menantang oleh karena itu biaya perawatan dan BBM juga akan membengkak.

Biaya operasional berupa sewa bandwidth, BBM, dan maintenance tersebut jika diperkirakan bisa lebih dari Rp250 juta per bulan. Padahal pendapatan semenjak BTS di daerah USO hanya Rp7 juta hingga Rp15 juta perbulan. Sehingga ketika ingin menghasilkan 12. 500 desa mendapatkan servis broadband, pemerintah harus sadar buat mengalokasikan kocek untuk operasional BTS USO lebih dari Rp3 triliun perbulan.

Pemerintah tentu harus berhati-hati dalam mengeluarkan uang invetasi Rp40 triliun serta biaya operasional Rp3 triliun per bulan. Untuk memastikan tidak ada kebocoran dana, Ucok menyarankan agar apparat penegak hukum seperti BPK, KPK, dan Kejaksaan dilibatkan sejak lantaran awal dalam mengawal proyek ini.

Terakhir, pemerintah serupa perlu mempertimbangkan subsidi pengadaan gadget berupa smartphone, tablet, laptop, dan/atau desktop bagi masyarakat mengkases internet. Karena keterbatasan ekonomi, hanya sebagian kecil masyarakat di 12. 500 desa yang mempunyai dan/atau memiliki akses ke gadget tersebut. Minus gadget, bisa dipastikan keberadaan jaringan telekomunikasi yang mahal tidak mau berdampak signifikan bagi masyarakat itu.