Kejadian Penawaran Data di Forum Online, BPJS Ambil Jalur Hukum

Info seputar HK Prize 2020 – 2021.

Jakarta, Selular. ID –  Informasi sebelumnya menyebutkan soal kebocoran data mencapai 279 juta warga Indonesia, yang siap diperjual-belikan. Dan yang cukup mencengangkan dari file tersebut menyimpan data NOKA atau nomor kartu BPJS kesehatan.

Tidak ingin berlama-lama membuat penggunanya tidak enak, dan keamanan data dipertanyakan, BPJS langsung bertindak.

Ali Ghufron Mukti Direktur Utama BPJS Kesehataan mengatakan, BPJS Kesehatan sudah mengambil langkah hukum secara melaporkan kasus ini pada Bareskrim Polri, mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak dengan tidak bertanggung jawab yang merugikan BPJS Kesehatan.

Menurut Ghufron, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni Departemen Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Departemen Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), serta pihak lainnya di dalam rangka memastikan kebenaran berita tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

“Selama ini kami telah melakukan upaya maksimal buat melindungi data peserta mencuaikan penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan & standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyungguhkan keamanan data, BPJS mengabulkan kerja sama strategis secara BSSN dan lembaga/pihak cakap, serta mengembangkan dan mengoperasikan sistem keamanan data dengan sesuai dengan standar ISO 27001 (certified), Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang hidup 24 jam 7 hari, ” tegas Ghufron.

Ghufron menjelaskan, sistem keamanan teknologi informasi di BPJS Kesehatan telah tersusun. Ghufron pun menuturkan kalau walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan serasi standar yang berlaku, tetapi masih dimungkinkan terjadinya peretasan, mengingat sangat dinamisnya negeri peretasan. Ia juga membicarakan bahwa peristiwa peretasan dialami oleh banyak lembaga elok di dalam maupun asing negeri.
“Selain melaksanakan investigasi dan penelusuran alur digital, saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal- hal dengan mengganggu keamanan data pada proses pelayanan dan administrasi. Kami juga sedang melangsungkan penguatan sistem keamanan PENJAGA terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan bentuk, ” kata Ghufron.

Ia pun menetapkan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data awak kepada pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. Apabila ada permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan ataupun mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan maka diharapkan masyarakat dapat mengkonfirmasi ke layanan sah BPJS Kesehatan yaitu Care Center 1500400 atau Dewan Cabang BPJS Kesehatan.

Achmad Yurianto, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan penelusuran mendalam atas kebenaran berita dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas iklim yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum jika ada bukti-bukti adanya kebocoran keterangan peserta.

Di samping itu, pihaknya selalu meminta Direksi BPJS Kesehatan tubuh segera menyiapkan rencana kontijensi dengan pendèkatan business continuity management guna meminimalisir buah yang terjadi dan membersihkan keamanan data peserta mengikuti melakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi risiko tambahan yang dapat timbul.

“Kami meminta umum untuk tetap yakin dan percaya bahwa BPJS Kesehatan tubuh akan tetap memberikan servis yang sebaik-baiknya bagi seluruh peserta. Tidak perlu tersedia keraguan peserta dalam penggunaan layanan kesehatan yang telah dijamin melalui program garansi kesehatan nasional, ” ucapnya.

Sementara itu Trisatya Wicaksono, Kabid Cagaran Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kolonel Sus mengatakan bahwa langkah BPJS Kesehatan melaporkan kejadian penawaran data di forum online ini kepada bagian yang berwenang begitu rumor ini muncul, sudah tepat.

Baca Juga: 279 Juta Data Warga Bocor, Bersumber dari BPJS Kesehatan?

“Kemhan sangat berkepentingan dengan permasalahan tersebut sehubungan adanya kegiatan sama operasional antara Kemhan dengan BPJS Kesehatan terpaut data anggota Kemhan/TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan tubuh. BPJS Kesehatan dan kementerian/lembaga terkait akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, ” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan sebab pihak Telkom Sigma. Ia menuturkan akan membantu menghantam kasus penawaran data di forum online sesuai dengan otoritasnya.

“Kami siap membantu upaya BPJS Kesehatan dan pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melangsungkan penanganan terhadap kasus permohonan data di forum online ini, sesuai dengan daya kami, ” tambah Imam Sukmana. SVP Telkom Sigma